Jakarta – dejikcom, Gelombang kerusuhan kembali mengguncang Prancis. Pada pertengahan Oktober 2026, demonstrasi yang dipicu persoalan biaya hidup dan memburuknya kondisi sekolah berkembang menjadi bentrokan, pembakaran kendaraan, hingga penjarahan di sejumlah kota.
Associated Press (AP) melaporkan sekitar 2.400 orang ditangkap selama akhir pekan kerusuhan tersebut. Sementara itu, pemerintah memberlakukan jam malam terbatas untuk meredakan situasi.
Di balik peristiwa yang menyita perhatian dunia ini, terdapat sejumlah fakta menarik tentang sejarah protes, ketegangan sosial, dan tantangan pemerintah Prancis dalam menjaga ketertiban. Berikut tujuh di antaranya.
1. Kerusuhan Oktober 2026 Dipicu Banyak Persoalan
Gelombang protes terbaru bukan sekadar persoalan keamanan. Demonstrasi yang berlangsung pada Oktober 2026 berkaitan dengan meningkatnya biaya hidup, keluhan tentang kualitas pendidikan, serta kondisi fasilitas sekolah yang dinilai memburuk.
Aksi para pelajar dan mahasiswa kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Persoalan layanan publik, perumahan, kesehatan, dan kesejahteraan turut menjadi bagian dari keluhan masyarakat.
Namun, tidak semua peserta demonstrasi terlibat dalam kekerasan. AP melaporkan bahwa ratusan ribu orang mengikuti aksi secara damai, sementara sebagian kelompok melakukan pembakaran, bentrokan, dan penjarahan.
Perbedaan ini penting karena demonstrasi sosial dan tindakan kriminal tidak bisa dianggap sebagai satu hal yang sama.
2. Sekitar 2.400 Orang Ditangkap dalam Satu Akhir Pekan
Skala kerusuhan terbaru terlihat dari jumlah penangkapan yang dilaporkan aparat.
Menurut AP, sekitar 2.400 orang ditangkap selama akhir pekan kerusuhan, termasuk sekitar 855 orang di wilayah Paris, 101 orang di Marseille, dan 199 orang di Lyon.
Sejumlah bangunan publik dan tempat usaha mengalami kerusakan. Di Limoges, kebakaran hampir menghancurkan balai kota bersejarah dari abad ke-19. Di Lyon, kantor pariwisata juga terbakar.
Angka penangkapan tersebut menggambarkan besarnya operasi pengamanan. Namun, penangkapan tidak otomatis berarti setiap orang yang ditahan telah terbukti bersalah melalui proses pengadilan.
3. Pemerintah Memberlakukan Jam Malam Terbatas
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyatakan bahwa penerapan jam malam di sejumlah wilayah membantu menjaga situasi tetap terkendali.
Dalam laporan Reuters pada 20 Oktober 2026, Lecornu mengatakan bahwa langkah tersebut dapat diperluas jika situasi mengharuskannya.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah bentrokan dan penjarahan kembali terjadi, terutama setelah sejumlah pusat kota mengalami kerusakan.
Meski demikian, jam malam merupakan langkah pengamanan jangka pendek. Persoalan yang mendasari protes, seperti biaya hidup dan kondisi pendidikan, tetap memerlukan penyelesaian yang lebih luas.
4. Prancis Pernah Dilanda Kerusuhan Selama Tiga Minggu pada 2005
Kerusuhan perkotaan bukan pengalaman baru bagi Prancis.
Pada Oktober 2005, kematian dua remaja, Zyed Benna dan Bouna Traoré, yang tersengat listrik ketika bersembunyi di sebuah gardu listrik di Clichy-sous-Bois, memicu kemarahan masyarakat.
Gelombang kekerasan kemudian menyebar ke berbagai wilayah dan berlangsung selama sekitar tiga minggu. Pemerintah saat itu memberlakukan keadaan darurat.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perdebatan mengenai hubungan masyarakat di kawasan pinggiran kota, ketimpangan sosial, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Meski memiliki kemiripan dalam konteks ketegangan sosial, kerusuhan 2005 tidak bisa disamakan begitu saja dengan gelombang protes pada 2026 karena pemicu dan situasi politiknya berbeda.
5. Kematian Remaja Bernama Nahel Memicu Kerusuhan pada 2023
Pada 27 Juni 2023, Nahel, remaja berusia 17 tahun, ditembak mati oleh seorang polisi saat pemeriksaan lalu lintas di Nanterre, dekat Paris.
Kejadian tersebut memicu demonstrasi dan kerusuhan di berbagai kota Prancis. Kemarahan masyarakat berkaitan dengan kematian Nahel sekaligus persoalan yang lebih lama, termasuk tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dan diskriminasi dalam penegakan hukum.
Pemerintah menghadapi tekanan besar untuk memulihkan keamanan, sementara kelompok masyarakat sipil menuntut pertanggungjawaban.
Dalam laporan yang diterbitkan pada April 2024, Senat Prancis menyebut bahwa kerusuhan pada Juni–Juli 2023 berbeda dari peristiwa 2005, terutama dalam intensitas, luas penyebaran, serta pemanfaatan media sosial.
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana satu kejadian dapat menjadi pemantik bagi kekecewaan sosial yang telah menumpuk.
6. Media Sosial Mengubah Cara Demonstrasi Menyebar
Media sosial menjadi bagian penting dari dinamika protes modern di Prancis.
Informasi mengenai demonstrasi, video bentrokan, dan rekaman tindakan aparat dapat tersebar dengan cepat. Hal tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan situasi tanpa harus menunggu pemberitaan media konvensional.
Dalam kajiannya mengenai kerusuhan 2023, Senat Prancis menyoroti peran media sosial sebagai salah satu faktor yang membedakan gelombang kekerasan tersebut dari kerusuhan 2005.
Namun, penyebaran informasi yang cepat juga membawa risiko. Video tanpa konteks, kabar yang belum terverifikasi, atau rekaman dari kejadian lama dapat memperkeruh keadaan.
Karena itu, tanggal, lokasi, dan sumber asli suatu video perlu diperiksa sebelum dijadikan dasar pemberitaan.
7. Gerakan Rompi Kuning Pernah Mengguncang Pemerintahan Macron
Pada 2018, gerakan Gilets jaunes atau Rompi Kuning muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pajak bahan bakar dan biaya hidup.
Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah. Demonstrasi berlangsung berulang kali, disertai blokade jalan dan sejumlah bentrokan.
Reuters mencatat bahwa kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai Rompi Kuning kembali menyerukan aksi pada Oktober 2026, dengan isu biaya bahan bakar sebagai salah satu perhatian.
Kemunculan kembali seruan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi dan daya beli masih menjadi sumber ketegangan sosial di Prancis.
Meski begitu, gerakan Rompi Kuning bukan satu-satunya penyebab kerusuhan terbaru. Gelombang demonstrasi pada Oktober 2026 melibatkan beragam kelompok dan keluhan yang berbeda.
Rangkaian peristiwa di Prancis memperlihatkan bahwa kerusuhan nasional jarang dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor. Kondisi ekonomi, kualitas layanan publik, hubungan masyarakat dengan aparat, dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat saling memengaruhi.
Pada Oktober 2026, pemerintah Prancis menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memulihkan keamanan dan merespons keluhan masyarakat yang mendorong demonstrasi.
Keberhasilan penanganan krisis tidak hanya bergantung pada kemampuan mengendalikan kerumunan, tetapi juga pada upaya mengatasi persoalan sosial secara berkelanjutan.